Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas

Ketentuan SDM dan Kepegawaian Puskesmas

Ringkasan Permenkes Nomor 19 Tahun 2024

Tujuan:
Ketentuan ini mengatur pemenuhan sumber daya manusia kesehatan, kompetensi, serta tata kelola kepegawaian agar pelayanan Puskesmas berjalan optimal.

📋 Ketentuan SDM Puskesmas

No	Aspek	Ketentuan Utama	Implikasi
1	SDM Kesehatan	SDMK merupakan salah satu persyaratan utama penyelenggaraan Puskesmas.	Puskesmas wajib memiliki tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan.
2	Perencanaan SDM	Kebutuhan SDM dihitung berdasarkan beban kerja, jumlah penduduk, jenis pelayanan dan karakteristik wilayah.	Analisis kebutuhan SDM dilakukan secara berkala.
3	Kepala Puskesmas	Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan dan manajemen Puskesmas.	Harus memiliki kompetensi kepemimpinan dan manajerial.
4	Kompetensi Kepala	Disarankan telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.	Menjadi indikator penilaian mutu.
5	Jenis Tenaga	Tersedia tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan primer.	Pemenuhan tenaga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
6	Dokter & Dokter Gigi	Menjadi tenaga utama pelayanan kesehatan perorangan.	Harus tersedia sesuai standar.
7	Perawat & Bidan	Memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dan individu.	Merupakan tenaga inti pelayanan harian.
8	Kesmas	Meliputi promosi kesehatan, epidemiologi, kesehatan lingkungan dan lainnya.	Mendukung upaya promotif dan preventif.
9	Tenaga Gizi	Melaksanakan pelayanan gizi masyarakat dan individu.	Mendukung percepatan penurunan stunting.
10	Kefarmasian	Bertanggung jawab terhadap pelayanan farmasi dan obat.	Harus tersedia sesuai kebutuhan.
11	Laboratorium	Mendukung pemeriksaan diagnostik dasar.	Meningkatkan mutu pelayanan.
12	Distribusi SDM	Pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pemerataan SDM.	Prioritas bagi wilayah terpencil dan sulit.

👨‍💼 Pengelolaan Kepegawaian

No	Bidang	Ketentuan	Tindak Lanjut
1	Data Pegawai	Data SDM diperbarui secara berkala.	Update data pegawai secara rutin.
2	SISDMK	Data tenaga kesehatan dilaporkan melalui SISDMK.	Operator melakukan sinkronisasi data.
3	Status Pegawai	PNS, PPPK, dan Non ASN sesuai ketentuan.	Dokumentasi administrasi harus lengkap.
4	Analisis SDM	Disusun berdasarkan beban kerja.	Usulan formasi setiap tahun.
5	Pengembangan Kompetensi	Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.	Menyusun rencana diklat tahunan.
6	Monitoring Pensiun	Pemantauan pegawai menjelang BUP.	Menjadi dasar pengusulan formasi baru.
7	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan sesuai manajemen ASN.	Menjadi dasar pembinaan pegawai.
8	Mutu SDM	Kompetensi sesuai standar profesi.	Sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan.